Forkopimda Jombang Ikuti Rakor PPKM Darurat Dengan Menko Marves

Senin, 12 Juli 2021 11:13 WIB
Reporter : YantoSetaiwan

 

JOMBANG, Abdirakyat.com – Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali telah berjalan seminggu lebih. Penyampaian hasil evaluasi kebijakan tersebut, telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan pada koordinasi koordinasi secara virtual dengan seluruh jajaran Forkopimda seluruh Indonesia, pada Minggu (11/7/2021).

Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab, Wakil Bupati Sumrambah, bersama Dandim 0814, Lekol. Inf Triyono, Kapolres Jombang, Agung Setyo Nugroho, Kepala Kejaksaan Negeri Jombang Imran SH, MH, Asisten 1, Kepala Dinkes, Kepala DPMD, Kepala Diskominfo, Kepala Satpol PP, Kepala Dishub, Kepala BPBD berikut pelaksanaan rakor dari ruang Jombang Command Center Kantor Pemkab Jombang mengikuti pembukaan Luhut Menko Marves terkait evaluasi PPKM Darurat terjadi penurunan mobilitas di Jawa-Bali.

“Pelaksanaan PPKM Darurat Jawa Bali menunjukkan penurunan mobilitas masyarakat, namun masih perlu upaya maksimal agar penurunan kepadatan mobilitas mencapai target yang ditentukan,”tutur Luhut Menko Marves.

Luhut menjelaskan, dari Indeks Google Traffic telah menunjukkan penurunan setelah diberlakukannya PPKM Darurat. Hal tersebut menunjukkan penurunan pertumbuhan lalu lintas dan keberhasilan penyekatan jalan dalam kota. Namun data facebook mobility tidak turun setajam google traffic. Indeks mobilitas facebook tidak turun setajam lalu lintas Google, yang membuat pergerakan orang atau masyarakat di wilayah yang lebih kecil masih terjadi.

“Perlu dilakukan peningkatan patroli di wilayah yang lebih kecil, masuk ke perumahan atau kampung untuk memastikan kepatuhan PPKM Darurat dan Protokol Kesehatan,”terangnya.

Sementara untuk penurunan terendah, kata Luhut, terlihat pada intensitas cahaya di malam hari yang masih mencerminkan tingginya aktivitas masyarakat. Termasuk aktivitas industri dan aktivitas lalu lintas antar kota di malam hari.

Dijelaskan, berdasarkan hasil evaluasi tingkat kepadatan, masih ada beberapa daerah yang perlu mendapat perhatian serius untuk meningkatkan laju kepadatan masyarakat, terutama di perbatasan-perbatasan. Maka dari itu untuk selamanya ada kerja keras tujuh hari kedepan dengan penindakan tegas, tetapi juga menggunakan penjelasan yang jelas sesuai kearifan lokal, namun tetap tegas dalam peraturan yang ada.

Tidak hanya di jantung kota saja, tetapi pinggirannya juga harus dilakukan, karena banyak laporan yang masih ada di berkerumun dipinggiran kota dan biasanya juga berkerumun di dalam perkampungan maka harus dipatroli juga.

“Diharapkan, tujuh hari kedepan ada grafik menurun yang signifikan di Seluruh Jawa dan Bali. Masyarakat yang kurang mampu nanti dari Pemerintah Pusat akan ada pembagian obat gratis dan sembako yang dibagikan oleh TNI jadi jangan khawatir, pemerintah tetap hadir ditengah pandemi ini melindungi kesehatan dan membantu masyarakat,”tutur Luhut.

Menko Marves sebagai koordinator PPKM Darurat juga memberikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menurunkan mobilitas masyarakat guna mensukseskan PPKM Darurat. Langkah-langkah tersebut di antaranya, Pertama melalui patroli di malam hari perlu ditingkatkan pelaksanaan di wilayah yang lebih kecil, untuk membubarkan masyarakat yang masih berkerumun. Kedua, inspeksi terhadap industri esensial yang menerapkan shift malam agar tetap mengikuti aturan 50% kapasitas. Ketiga, Pembatasan mobilitas kendaraan antar kota.

“Saya minta kepada Kapolri masing-masing, Kapolda masing-masing dan jajarannya untuk terus melakukan penyekatan terhadap mobilitas,”tandas Luhut.

“Tidak hanya pada jalan-jalan ring 1 namun juga ke ring 2, serta melakukan patroli ke wilayah-wilayah yang menentukan untuk memastikan kepatuhan prokes,” pungkasnya. (ry/st/ad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

bannera
iklan-besar-fix

Berita Terpopuler

Berita Teknologi

Berita Politik

bannera

Berita Ekonomi